Perekonomian Indonesia

Saat ini, Indonesia tengah mengecap berkah menjadi negara berpendapatan menengah. Gejala positif dari pertumbuhan ekonomi bergeliat di depan mata. Kemakmuran terasa kian nyata. Sejak tahun tahun 2011, Indonesia telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke 16 di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia menembus angka US$ 3.100. Ini terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa.
Angka PDB perkapita US$ 3.000, merupakan deklarasi jika Indonesia telah masuk ke babak baru dalam percaturan ekonomi dunia.  Indonesia tak boleh dipandang sebelah mata. Kini, Indonesia menjadi incaran untuk berinvestasi. Berbagai negara berlomba menghisap madu ekonomi negeri ini.
Prestasi di bidang ekonomi telah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Keberhasilan ini tidak sebatas peningkatan pendapatan perkapita semata, tetapi juga dalam perbaikan berbagai indikator sosial, politik dan ekonomi lainnya.
Namun capaian-capaian tersebut jangan membuat kita lengah. Jalan panjang Indonesia hingga settle pada posisi sebagai negara maju masih harus terus ditempuh. Setiap kesempatan, hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan lebih jauh. Pesta demokrasi, pemilu tahun 2014 ini momen krusial untuk memilih pemimpin yang amanah dan serius perjuangkan kepentingan bersama serta siap membawa Indonesia menjadi kampiun di arena kompetisi yang super ketat.
Indonesia sedang masuk ke pusaran gelombang persaingan. Sebagai negara menengah yang tak lagi lama menjadi negara maju, Indonesia harus siap bertarung vis a vis dengan lawan tanding yang sepadan. Yaitu para emerging country : Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan. Bahkan pada titik tertentu, bangsa ini harus siap berjibaku dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan negara-negara Eropa serta Amerika Serikat.
Tantangan riil yang tak mungkin di hindari Indonesia di masa-masa ini adalah membangun daya saing bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan nilai utama (core value). Dalam teori manajemen, untuk mencapai sebuah visi maka kita mesti fokus pada kekuatan atau potensi. Kekuatan Indonesia saat ini adalah pada komposisi penduduk yang sangat menguntungkan.
Secara alamiah, Indonesia sedang berjalan menuju masa emas dalam alamanak demografi. Indonesia bakal menikmati deviden demografi atau sering juga disebut the window of opportunity. Yaitu kondisi dimana penduduk produktif dengan rentang usia 15-64 tahun berjumlah lebih banyak dari pada penduduk belum atau tidak produktif.
Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dari 251 juta jiwa penduduk saat ini, 44,98 persen diantaranya merupakan penduduk usia produktif. Proporsi penduduk usia produktif ini akan terus meningkat dan puncaknya terjadi pada tahun 2025-2030.
Middle Income Trap
Di tengah capaian sebagai negara berpendapatan menengah, serta menyongsong era panen bonus demografi, ada satu hal yang mesti diwaspadai. Jangan sampai Indonesia masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Yaitu negara yang tak bisa bergerak (move on) ke kuadran negara maju.
Pakar marketing Yuswohady, mengemukakan contoh menarik dari kasus negara yang gagal move on dari titik negara berpendapatan menengah adalah Malaysia. Dalam rentang waktu tahun 1990-1997, ekonomi Negeri Jiran ini konsisten bertumbuh rata-rata 9,1 persen pertahun. Namun belakangan, mesin pertumbuhan ekonomi Malaysia mulai terseok-seok. Mengutip data dari Tradingnomics.com, periode tahun 2000-2013 ekonomi Malaysia hanya mampu bergerak rata-rata di angka 4,65 persen.
Mari kita komparasikan dengan Korea Selatan. Pada tahun 1970, pendapatan perkapita Korea lebih kecil dibanding Malaysia, yaitu  US$ 260 dibanding US$ 380. Namun kini Korea melesat jauh. Tahun 2013 Negeri K-Pop ini sukses mencapai pendapatan perkapita US$ 27.990,83. Di saat bersamaan, Malaysia hanya mampu peroleh pendapatan perkapita US$ 14.774,64. Kala Malaysia terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, Korea justru mampu meloncat menjadi negara maju baru yang sejajar dengan Jepang.
Pada beberapa sektor, seperti teknologi, Korea bahkan membuntuti Amerika Serikat. K-Pop sebagai simbol budaya Korea, bahkan digandrungi dimana-mana. Sejurus, dunia dilanda demam Korea. Dengan berbagai capaian prestisiusnya, saat ini dunia berkiblat ke Korea.
Saat ini, Korea adalah Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke 12 di dunia. Ekonomi Negeri Gingseng itu terus booming. Malaysia jelas ketinggalan sangat jauh. Malaysia terkunci di tengah (stuck in the middle) sebagai negara berpendapatan menengah.
Myung Oak Kim dan Sam Jaffe, membongkar ramuan rahasia Negeri Gingseng sehingga mampu eksis di kancah global. Di dalam buku The New Korea (2010), kedua penulis ini mengungkapkan bahwa pembangunan SDM, pembentukan budaya kerja serta dukungan pemerintah pada sektor strategis, merupakan konfigurasi yang mengonstruksi daya saing Korea.
Namun  secara riil, dalam berbagai hal, potensi Indonesia sebenarnya jauh lebih besar ketimbang Negeri Gingseng. Mari kita komparasi dari jumlah penduduk, dengan dasar pemahaman bahwa modalitas SDM adalah penggerak utama mesin pembangunan. Perbandingan penduduk Indonesia dan Korea 251 juta berbanding  50 juta atau 5 penduduk Indonesa berbanding 1 penduduk Korea. Artinya, bila dioptimalkan, potensi Indonesia di bidang SDM dan pasar, lima kali lipat lebih besar dari pencapaian Korea. Tentu saja SDM yang berkualitas.
Persoalan demografi yang dihadapi Korea saat ini adalah penduduk usia produktifnya mulai berkurang secara geometrik. Korea, seperti tetangganya Jepang, sedang dihantui oleh apa yang disebut an aging nation atau bangsa yang menua. Selain penduduk tua makin banyak, kelahiran juga sangat lamban. Angka kelahiran di Korea kini menjadi salah satu yang terendah di dunia. Tahun 2006 hanya tercatat 452.000 kelahiran. Korea Selatan akan mengalami loss generation. Produktivitas Korea diambang titik nadir.
Sebaliknya, saat Korea mengalami deklinasi, Indonesia justru menikmati bonus demografi. Menurut prediksi bank terkemuka di Inggris, Standard Chartered Bank, ini merupakan periode super cycle. Ketika terjadi potensi terbalik dalam hal pertumbuhan global yang kuat.
Ini juga tak terlepas dari fakta bahwa emerging country memang konsisten menjadi pendorong utama pertumbuhan. Maka pada titik inilah Indonesia melampaui Korea. Tahun 2030, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia. Di atas Indonesia hanya ada Tiongkok, Amerika, India dan Brasil.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

1. SEBELUM ORDE BARU
   

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan
Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.

1. SEBELUM KEMERDEKAAN
   

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi Inggris.



Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda (Indonesia pada saat itu ), VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

• Hak mencetak uang
  
• Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
  
• Hak menyatakan perang dan damai
  
• Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
  
• Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja
  

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.

2. ORDE LAMA
   

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

• Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
  

• Adanya blokade ekonomi oleh Belandasejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
  

• Kas negara kosong.
  

• Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
  

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

• Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  
• Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  
• Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
  
• Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
  
• Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
  

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

• Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
  

• Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
  

• Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
  

2. DEMOKRASI EKONOMI
   

Sistem perekonomian Indonesia (Demokrasi Ekonomi) adalah sistem ekonomi yang berkembang dari nilai khas bangsa Indonesia sendiri, yaitu dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Demokrasi Ekonomi akan terus diperkembangkan agar sesuai dengan perkembangan bangsa Indonesia dan situasi perekonomian dunia tapi tetap berdasarkan landasan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Dengan demikian, yang menjadi asas dan landasan sistem demokrasi ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan asas dan landasan, maka jalannya perekonomian  Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan peranan serta dalam partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dan pemerintah pun ikut bertanggung jawab memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap perkembangan dunia usaha, dan sebaliknya dunia usaha memberikan kontibusi yang bermanfaat atas pengarahan dan bimbingan pemerintah yang ikut serta berperan dalam menciptakan keadaan perekonomian yang kondusif.



Undang-undang Dasar yang mengatur tentang kehidupan perekonomian terdapat pada Bab XIV Pasal 33 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi :

• Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara danyang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  
• Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia bukan sistem ekonomi yang didasarkan pada keuntungan perseorangan semata. Tetapi sistem perekonomian di Indonesia adalah suatu sistem yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat banyak serta dapat meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.
  

Ada beberapa ciri positif Demokrasi Ekonomi : 

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  
• Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  
• Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  
• Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasanya terhadap kebijaksanaannya.
  
• Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam kesatuan perekonomian nasional dengan menggunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam tujuan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
  
• Warga negara memiliki kebebasan memilih pekerjaan dan kehidupan yang layak.
  
• Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  
• Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dilindungi oleh negara.
  

Hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi berdasarkan pancasila :

• Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas) yang mengakibatkan keuntungan sendiri terhadap manusia dan bangsa lain.
  
• Sistem etatisme, negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi seta daya kreasi ekonomi di luar negara.
  
• Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
  

Kesimpulannya bahwa demokrasi ekonomi di Indonesia bukanlah demokrasi liberal yang tidak menitik beratkan pada kepentingan individu dan bukan ekonomi negara yang mementingkan negaranya dan mengorbankan kepentingan individu. Dengan demokrasi ekonomi di Indonesia menjamin dan mengembangkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu bentuk monopoli harus dihindari karena dapat merusak keserasian hidup.

3. ORDE BARU
   

Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Politik Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat “dibuang” ke Pulau Buru.
Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

• Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
  
• Sukses transmigrasi
  
• Sukses KB
  
• Sukses memerangi buta huruf
  
• Sukses swasembada pangan
  
• Pengangguran minimum
  
• Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
  
• Sukses Gerakan Wajib Belajar
  
• Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
  
• Sukses keamanan dalam negeri
  
• Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
  
• Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
  

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

• Semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme
  
• Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
  
• Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua.
  
• Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertannya.
  
• Bertambahnya kesenjangan sosial diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi yang kaya dan yang miskin.
  
• Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).
  
• Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
  
• Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
  
• Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius”.
  
• Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
  
• Menurut kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal ini adalah kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur
  
• Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
  

4. SETELAH ORDE BARU
   

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia.
 
ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :

• Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
  

• Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
  

Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.


Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.


Sejarah Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia

• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi liberal)
  
• 1959-1966 : Sistem Ekonomi Etatisme(masa demokrasi terpimpin)
  
• 1966-1998 : Sistem Ekonomi pancasila (Demokrasi Ekonomi)
  
• 1998-sekarang :sistem Ekonomi pancasila(demokrasi Ekonomi)yang dalam prakteknya cenderung liberal.
  

DAFTAR PUSTAKA
Buku modul mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi
Creutzberg, Pieter, dan JTM Van Laanen. 1987. Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia. Yayasan Obor Indonesia:Jakarta.
Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan.1996. Sejarah Perekonomian Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI:Jakarta.
Mustopo, M.Habib, dkk. 2005. Sejarah 3. Yudhistira:Jakarta

Amerika Serikat: Liberalisme dalam Ekonomi Politik Internasional

By Amdya Hisyam ¶ Posted in International Relations Assignments and Others ¶ 2 Komentar

Menurut Robert Gilpin, ekonomi politik internasional adalah interaksi global antara mengejar kekuasaan (power) dan mengejar kekayaan (economy). Di sini, kita akan melihat bagaimana Amerika menggunakan dan memahami aspek liberal dalam bidang ekonomi dan politik internasional. Pendekatan liberal akan membawa kita pada liberalisasi dalam bidang ekonomi yang menghasilkan prinsip kapitalisme dan bidang politik yang menghasilkan demokrasi liberal yang saat ini dianut oleh Amerika. Menurut Charles Krauthammer, seorang kolumnis politik, Amerika Serikat adalah negara adidaya dan hampir semua negara berkiblat pada negara ‘serba bisa’ ini. Strategi liberalisasi telah menjadikannya negara yang memiliki semuanya, kemapanan ekonomi, militer yang kuat, perkembangan teknologi, serta aspek-aspek lainnya.

a.       Liberalisasi ekonomi (kapitalisme)

Salah satu budaya politik Amerika adalah sistem perekonomian kapital. Kapitalisme adalah metode alternative untuk mendistribusikan keuntungan dan kerugian ekonomi. Kapitalisme mengharuskan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seminimal mungkin. Bebas berusaha dan kepercayaan diri adalah prinsip-prinsip dasar dari kapitalisme. Firma atau perusahaan diperbolehkan untuk beroperasi di pasar bebas dan terbuka, dan individu-individu diharapkan mampu berusaha dengan inisiatif mereka sendiri untuk membangun keamanan stabilitas ekonomi mereka. Perusahaan menentukan apa yang akan mereka produksi dan harga untuk barang dan jasa mereka sementara pembeli menentukan apa yang akan mereka beli dengan harga berapa.

Amerika serikat tidak secara murni menganut sistem kapitalisme, karena pemerintah mengambil peran dalam mengatur dan mendorong perekonomian. Istilah ekonomi campuran ini digunakan dalam menentukan bentuk anasir berbeda dari sistem ekonomi kombinasi antara elemen sosialis dan kapitalis. Amerika Serikat mengadopsi lebih banyak elemen kapitalis daripada elemen sosialis. Karena tradisi individualism yang kuat, orang Amerika cenderung membatasi tujuan dari tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Orang-orang Amerika sering melakukan complain terhadap pajak mereka yang dinilai terlalu tinggi, padahal mereka dibebankan pajak yang secara substansial lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat.

b.      Liberalisasi politik (demokrasi)

Pada kenyataannya liberalisasi dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Amerika menganut sistem demokrasi sejak awal. Hal ini dibuktikan dari budaya politik Amerika yang menjunjung tinggi dimensi egaliter dan mayoritanism. Doktrin ini menyatakan bahwa seluruh kekuatan politik yang sah berasal dari persetujuan-persetujuan individu, yang secara alamiah tidak hanya bebas namun juga setara. Pemerintahan demokratis didasarkan dari ide yang menyetujui untuk diperintah oleh perwakilan dan praktik yang dilakukan berdasarkan suara mayoritas. Prinsip dari peraturan mayoritas didasarkan oleh ide bahwa pandangan kaum mayoritas seharusnya menang dari opini kaum minoritas. Tergambar dalam ide tersebut, bahwa terdapat kemungkinan jika saat ini isu tersebut minor, bisa saja esok isu tersebut menjadi mayor. Hal itu berarti isu-isu tersebut dan pemilihan-pemilihan telah diatur sepenuhnya. Prinsip tersebut juga merepresentasikan sebuah bentuk dari kesetaraan bagi setiap warga negara dalam memilih.

Dari penjelasan di atas kita bisa sedikit mendapat gambaran terpisah antara sistem ekonomi dan sistem politik Amerika yang didasari oleh prinsip liberal. Kemudian, kita akan melihat bagaimana prinsip ini dijalankan dalam ekonomi politik Amerika secara bersamaan.

Pada teorinya, pendekatan liberal dalam memahami ekonomi politik internasional Amerika akan membawa kita bahwa hubungan antara ekonomi dan politik akan bersifat ekonomi otonom. Dimana ekonomi bersifat bebas terbuka bagi individu-individu yang mau menukarkan barang dan jasa. Keuntungan pasar yang dijanjikan memang terbukti dengan ‘positive sum game’nya. Namun, terkadang ada pasar yang tidak berjalan sesuai harapan dan hal ini dinilai adalah sebuah kegagalan pasar dan harus dibantu dengan peraturan politik negara tersebut. Inilah kemudian yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Tatanan demokrasi liberal yang dirancang pasca perang oleh Amerika Serikat bukan semata-mata untuk menandingi komunisme Soviet, namun untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal kapitalisme industri Barat. Tatanan ini adalah sebuah strategi untuk membangun solidaritas Barat dalam keterbukaan ekonomi dan bentuk pemerintahan politik bersama.

Keterbukaan ekonomi merujuk pada sebuah sistem perdagangan dan bentuk investasi yang tidak diskriminatif dimana semua individu bisa berpartisipasi di dalamnya. Pemikiran Amerika adalah bahwa keterbukaan ekonomi merupakan unsur penting dari suatu tatanan politik yang stabil dan damai. Menteri Keuangan Amerika, Henry Morgenthau, menyatakan bahwa pembentukan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia menandai berakhirnya nasionalisme ekonomi. Secara tidak langsung, ia menegaskan bahwa blok perdagangan dan lingkup pengaruh ekonomi tidak lagi merupakan sarana yang mereka pakai.

Prinsip selanjutnya adalah manajemen bersama tatanan ekonomi politik Barat. Negara-negara industri maju tidak cukup hanya mengurangi pembatasan-pembatasan perdagangan dan gerakan modal, namun mereka juga harus mengatur sistemnya dengan mendirikan lembaga-lembaga, peraturan-peraturan, dan manajemen timbal balik yang aktif oleh pemerintah diperlukan untuk menghindari praktek-praktek persaingan ekonomi yang tidak produktif dan mengundang konflik. Orang Amerika percaya kerja sama itu perlu di dunia dimana ekonomi nasional semakin meningkat karena perkembangan di luar negeri.

Prinsip ketiga adalah tatanan demokrasi liberal menyatakan bahwa aturan-aturan  dan lembaga-lembaga ekonomi dunia Barat harus diatur untuk mengatur stabilitas ekonomi dan keamanan sosial dalam negeri. Dalam skema ekonomi mereka, Amerika mencari sistem yang dapat menolong dan melindungi lahirnya komitmen sosial dan ekonomi mereka. Mereka menginginkan perekonomian dunia yang terbuka, tetapi dapat membawa kesejahteraan negara sekaligus dunia bisnis.

Unsur terakhir adalah konstitusionalisme yang berarti bahwa negara-negara Barat akan membuat berbagai usaha sistematis untuk menambatkan komitmen bersama mereka dalam mekanisme kelembagaan yang terkait dan berdasarkan prinsip bersama. Negara-negara demokrasi tidak hanya menandatangani persetujuan, mereka juga menciptakan proses-proses politik yang mengurangi ketidak-pastian dan membangun kepercayaan dalam komitmen timbal-balik. Dengan kata lain proses politik itu akan menjamin stabilitas ekonomi. Karena kerjasama ekonomi tersebut diikat dengan komitmen politik antar negara dalam pasar internasional tebuka (open international market).

Pemaparan di atas memberikan kejelasan dimana posisi Amerika Serikat dalam pembentukan tatanan ekonomi politik internasional yang lebih terbuka. Hal ini juga menjelaskan bahwa Amerika telah mendominasi hampir semua belahan bumi dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimilikinya. Bahkan, bisa dikatakan Amerika tidak lagi memiliki saingan dalam semua dimensi kekuatan yang dimilikinya (perekonomian, militer, dan teknologi).

Pendekatan liberal hampir sama dengan merkantilis agresif karena keduanya melakukan eksploitasi ekonomi melalui ekspansi ke luar batas negaranya. Namun, ada perbedaan yang mendasar di antaranya. Pendekatan liberal aktor yang melakukan ekspansi adalah swasta, individu, atau korporasi dengan motif perluasan pasar dan menggunakan sistem interdependensi. Sedangkan pendekatan merkantilisme agresif melakukan ekspansi dengan aktor negara, nasionalis, atau aparat negara dengan motif perluasan kekuasaan negara.

Korporasi atau perusahaan yang melakukan ekspansi ekonomi atau perluasan pasar tidak mengatas namakan negara melainkan nama perusahaan mereka sendiri. Sehingga, Amerika Serikat digolongkan sebagai negara yang menganut pendekatan liberal dalam ekonomi politik internasionalnya terlebih dengan nilai-nilai puritan yang menjadi dasar liberalism Amerika Serikat yang disebar luaskan ke seluruh penjuru dunia saat ini dengan gerbang globalisasi.